Bab III – Isu-isu Strategis

Bab III – Isu-isu Strategis

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1.     Pendahuluan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis OPD dapat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil analisis gambaran pelayanan OPD, Renstra KL, dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan RT/RW, serta KLHS.

3. 2.     Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Identifikasi permasalahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan yang dimiliki OPD dan berusaha untuk mengatasinya guna merealisasikan visi dan misi OPD itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut,Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

  1. Data base potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum sempurna.
  2. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya.
  3. Rendahnya pemahaman dan kemampuan fiskus untuk menghitung ulang atas kebenaran perhitungan kewajiban terhutang wajib pajak.
  4. Kurangnya pemahaman Stakeholder tentang pentingnya PAD sebagai penerimaan daerah.
  5. Sistem administrasi pajak yang belum sempurna dan masih besarnya tunggakan pajak daerah, sehingga perlu penyempurnaan dan penegakan disiplin secara ketat.
  6. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya.
  7. Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure).
  8. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja Pegawai.
  9. Kualitas sumber daya aparatur yang masih terbatas.
  10. Peraturan perundangan yang menimbulkan multi tafsir dan atau belum dipahami secara baik dan konsisten oleh

3. 3.     Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Review terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut.

Disamping itu, review ini juga akan menjadi dasar dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian Pemahaman terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih bertujuan untuk menentukan peran OPD dalam mensukseskan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut, dan mengidentifikasikan faktor penghambat serta pendorong serta merumuskan isu-isu strategis guna peningkatan pelayanan OPD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Padang periode 2014-2019 adalah :

Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

  1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;
  2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut;
  3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;
  4. Sejahtera, upaya pembangunan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap warga Kota Padang. Untuk itu, partisipasi dari semua pihak dan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya pembangunan inclusive dapat dilakukan dan memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun non ekonomi.
  5. Aspek agama (religius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat;
  6. Berbudaya, merupakan tata kehidupan masyarakatnya yang didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan,

Untuk mewujudkan visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
  2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
  3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
  4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
  5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
  6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut di atas, maka Kota Padang juga telah mengembangkan 10 program unggulan, yaitu:

  1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;
  2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, senibudaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin;
  3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik;
  4. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan kesehatan gratis di Puskesmas bagi yang tidak mampu /RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin;
  5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu;
  6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);
  7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi warga Kota Padang;
  8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;
  9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga yang layak dan ramah;
  10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Berkaitan dengan visi dan misi serta 10 program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, khususnya dalam penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD (Pendapatan  Asli Daerah) pada umumnya.

3. 4.     Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus melakukan perubahan dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bertekad untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka isu-isu Strategis Badan Pendapatan Kota Padang adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan daerah dalam melayani Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dan komitment dalam pengelolaan Pajak Daerah.
  3. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap hak dan kewajiban.
  4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan pajak dan retribusi serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi.
  5. Peningkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
  6. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD terkait, Stakeholder, Organisasi, dan Tokoh Masyarakat dalam upaya peningkatan PAD.

Leave a Reply