Bab II – Gambaran Umum Bapenda Kota Padang

Bab II – Gambaran Umum Bapenda Kota Padang

BAB II

GAMBARAN UMUM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tenang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

  • Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah).

  • Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah);
  2. Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah);
  3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan (sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah);
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ); dan .
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;
  2. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;
  4. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah;
  5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;
  6. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;
  7. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;
  8. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
  9. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
  10. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD;
  11. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;
  12. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang dikelola badan;
  13. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  14. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;
  15. Pengguna anggaran badan;
  16. Pengguna barang badan; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah membawahi :

  1. Sekretaris,
  2. Bidang Pendataan dan Penetapan,
  3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,
  4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan informasi
  5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan

 

2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

 

2.2.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang lumayan memadai.

  • Sumberdaya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sumber Daya Manusia tersebut harus profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesional, berarti setiap SDM Badan Pendapatan Kota Padang harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan yang diperoleh yang akan menunjang jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Berdasarkan struktur organisasi yang dijelaskan di atas, maka dapat disusun jumlah kebutuhan personil untuk setiap bidang dan Sub Bidang pada Badan Pendapatan Kota Padang. Dengan demikian, Peta Jabatan Badan Pendapatan Kota Padang dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kota Padang terdiri dari 129 orang personal, yang terdiri dari 1 orang untuk Eselon II, 5 orang untuk Eselon III, dan 15 orang untuk Eselon IV, sedangkan untuk staf PNS sebanyak 86 orang dan Non PNS sebanyak 22 Orang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, jumlah personil terbanyak adalah untuk bidang penagihan dan pemeriksaan, yaitu 41 orang. Jumlah personil yang paling sedikit adalah untuk bidang Pengendalian dan Pelaporan, yaitu 8 orang. Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi kebutuhan personil Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Kebutuhan Personil

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

No Unit Kerja Esselon Staf Jumlah
II III IV
1. Kepala Badan 1  1
2. Sekretariat 1 3 15 19
3. Bidang Pendataan dan Penetapan 1 3 18 22
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 1 3 38 42
5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan 1 3 6 10
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 3 9 14
Jumlah 1 5 15 86 107

 

 Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No. Tingkat Eselon Jumlah (Orang) %
1 Eselon II/B 1 0.93
2 Eselon III/A 1 0.93
3 Eselon III/B 4 3.74
4 Eselon IV/B 15 14.02
5 Non Eselon 86 80.37
  Jumlah 107 100

 

 Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat  Pendidikan Jumlah (Orang) %
1 Pasca Sarjana (S2) 9 8.41
2 Sarjana (S1) 45 42.06
3 Ahli Madya (D3) 3 2.80
4 SLTA (SMU/SMK) 50 46.73
  Jumlah 107 100

 

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah (Orang) %
1 IV 5 3.88
2 III 82 63.57
3 II 20 15.50
4 I 0 0.00
5 Honorer (Non PNS) 22 17.05
  Jumlah 129 100

 

 

Tabel  2.5

Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang

No. Bidang Jumlah (Orang) %
1 Sekretariat 28 21.71
2 Bidang Pendataan dan Penetapan 23 17.83
3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 12 9.30
4 Bidang Penagihan dan Pengawasan 45 34.88
5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 21 16.28
  Jumlah 129 100.00

 

 

 

Tabel  2.6

Distribusi Pegawai Honorer (Non PNS) Berdasarkan Bidang

No. Bidang Jumlah (Orang) %
1 Sekretariat 8 36.36
2 Bidang Pendataan dan Penetapan 1 4.55
3 Bidang Pengendalian dan Pelaporan 2 9.09
4 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 3 13.64
5 Bidang Penelitian dan Pengembangan 8 36.36
  Jumlah 22 100

 

 

  • Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Daftar Sarana Dan Prasarana

No. Nama Barang Jumlah
1 Kendaraan Roda 4 16
2 Kendaraan Roda 2 69
3 Meja 68
4 Meja Komputer 8
5 Meja Rapat 3
6 Meja Biro 27
7 Meja Kerja Pejabat 12
8 Meja Kerja 14
9 Lemari Kayu 2
10 Lemari Arsip Besi 4
11 Lemari Es 8
12 Rak Besi 2
13 Rak Kayu 2
14 Kipas Angin 7
15 Exhouse fan 15
16 Papan Pengumuman 1
17 Papan White Board Kecil 3
18 Plang Nama Ruangan 2
19 Brangkas 2
20 Mesin Ketik 10
21 Kursi Putar 48
22 Kursi Kaban 1
23 Kursi Kabid 4
24 Kursi Pej. Struk Es IV 20
25 Kursi Tamu 6
26 Kursi Biasa 66
27 Kursi Hadap papan meja kerja 2
28 Kursi Staf 19
29 Kursi Rapat 100
30 Dispenser 8
31 Komputer/ PC 71
32 Televisi 13
33 Air Conditioner (AC) 32
34 Laptop/Tablet 57
35 Filling Kabinet 22
36 Mesin POM 1
37 Mesin Perforasi 3
38 Mesin Hitung Listrik 3
39 Alat Penghancur Kertas 2
40 Mesin Detektor uang Palsu 3
41 Mesin Antrean Online 1
42 UPS 55
43 Kamera/Tustel 8
44 Alat Ukur Reklame 2
45 Sound System 1
46 Genset 3
47 Proyektor Hybrid 1
48 Layar Proyektor 2
49 Mesin Absensi 1
50 Tape Recorder 3
51 Rak Piring 4
52 Gambar Walikota & Wawa 1
53 Proyektor 2
54 T. Bendera (tmpt pmsgn rklme) 6
55 Video Trone 1
56 GPS 2
57 Router 2
58 Modem 1
59 Alat Pemadam Kebakaran 7
60 Printer 66
67 CCTV 5
68 Sofa 2
69 Rak TV 1
70 Loudspeaker 2

 

2.3.         KINERJA PELAYANAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 ditetapkan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka Indikator Kinerja yang dapat dijadikan ukuran keberhasikan organisasi ini adalah pencapaian target penerimaan daerah dari Pajak Daerah.

Perkembangan penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2014, menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Analisis berdasarkan target penerimaan yang ditetapkan maupun berdasarkan realisasi penerimaan, rata-rata di atas 20 persen per tahun. Perkembangan seperti ini harus dipertahankan, dan kalau bisa lebih ditingkatkan mengingat masih banyak sumber-sumber penerimaan potensial yang belum optimal dipungut. Tabel 2.8 berikut menyajikan perkembangan target dan realisasi PAD serta rata-rata pertumbuhan per tahun.

Tabel 2.8

Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2012-2016

Uraian Tahun 2012 (Rp. Jt) Tahun 2016 (Rp. Jt) Pertumbuhan (%)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pajak Asli Daerah           118.364           128.595           295.308           256.746 149.49% 99.65%
Pajak Daerah             35.622             27.440             49.392             35.517 38.66% 29.44%
Retribusi Daerah             22.936             22.126           113.564             86.594 395.13% 291.37%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                8.403                8.403             18.715             13.457 122.72% 60.15%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah           185.325           186.564           476.979           392.314 157.37% 110.28%

 

Adapun Target pencapaian Kinerja yang telah diamanatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Target Penerimaan Pajak Daerah Dalam RPJMD Kota Padang

Keterangan Tahun Pertumbuhan

Rata2 (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan Pajak Daerah 241.501 295.306 334.574 402.070 531.512  

20.00

 

* dalam juta.

 

2.4.         Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya danjuga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Bapenda Kota Padang, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

  1. KEKUATAN (STRENGTHS)
  1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah.
  2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh
  3. Potensi pajak daerah yang masih besar.
  4. Pengalihan kewenangan Pengelolaan Pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  5. Jumlah petugas pajak yang memadai.

 

  1. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
  2. Data base potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna.
  3. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal.
  4. Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
  5. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
  6. Belum adanya SOP pengelolaan pajak daerah yang baku.

 

 

  1. PELUANG (OPPORTUNITIES)
  2. Kota Padang sebagai pintu masuk utama ke Sumatera Barat sehingga terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai usaha.
  3. Globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah.
  4. Keleluasaaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang dalam koridor hukum yang berlaku, termasuk pengenaan saksi yang tegas.
  5. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  6. Masyarakat Kota Padang yang lebih menyukai pendekatan persuasif.

 

  1. ANCAMAN (THREATS)
  2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang konsep self assesment.
  3. Kurangnya pemahaman Stakeholdertentang pentingnya PAD untuk kesuksesan pembangunan daerah.
  4. Tunggakan pajak masih besar.
  5. Prilaku yang kurang sesuai dengan adat “Minangkabau” dalam pemungutan oleh orang tertentu yang mengatas namakan aparatur daerah.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka Badan Pendapatan Kota Padang merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas.
  2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan.
  3. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.
  4. Meningkatkan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada.
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
  6. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi IT.
  7. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak.
  8. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan.
  9. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah.
  10. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.
  11. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah.

Leave a Reply