Bab I – Pendahuluan

Bab I – Pendahuluan

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya terbatas sebagai rangkaian tahapan perencanaan pembangunan tetapi harus dilihat sebagai tahap awal dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai strategi, kebijakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Renstra pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan tahap awal dari proses perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Penyusunan Renstra yang baik akan menentukan kualitas proses SAKIP lainnya; perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra OPD harus mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau turunan peraturan lain yang terkait.

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mempertegas ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja OPD.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra merupakan titik awal dalam pengukuran kinerja unit instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kota Padang dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur di lingkungan Badan Pendapatan Kota Padang, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana , yaitu :

  1. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who;
  2. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
  3. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
  4. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
  5. Berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai akan terus dilaksanakan sampai selesai;
  6. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
  7. Komprehensif;
  8. Berdasarkan skala prioritas.

 

1.2             Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor  4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  RI Nomor  5161);
18. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2012 tentang Penerapan Sistem Akuntansi  Berbasis Acrual  pada Pemerintah Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004  Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah;

 

1.3.      Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (2014-2015) dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang (2015-2016). Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan arah, serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2019. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Renstra Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2017-2019 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Kota Padang Tahun 2017-2019 antara lain :

  1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Kota Padang untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Padang yang disinergikan dengan Visi dan Misi OPD.
  2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015 – 2019.

Renstra Badan Pendapatan Daerah haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD. Renstra OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan RPJMD dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Renstra-OPD harus berpedoman terhadap RPJMD. Selanjutnya Renstra-OPD akan dijabarkan dalam Rencana tahunan (Renja-OPD). Oleh sebab itu, Renja-OPD harus konsistensi dengan Renstra-OPD. Penyusunan program dalam Renstra OPD haruslah mempedomani rumusan program dalam RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-OPD juga harus berpedoman pada kegiatan pada Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

  1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
  2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
  3. Perencanaan strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitman pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
  4. Perencanaan strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
  5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
  6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan organisasi.

 

1.4.      Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

 

  1. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan mencakup tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

 

  1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Bab ini menjabarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda Kota Padang.

 

  1. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda Kota Padang, Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota dan WakilWalikota Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis Bapenda Kota Padang.

 

  1. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Bapenda Kota Padang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Bapenda Kota Padang.

 

  1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

 

  1. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara  langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

  1. PENUTUP

 

Leave a Reply