Sejarah Singkat

Sejarah Singkat

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di pantai barat Lautan Hindia. Hari jadi Kota Padang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 1669. Penetapan ini sesuai dengan Momen penyerbuan yang heroik oleh para pejuang ke Loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga loji tersebut hangus terbakar.

Sesuai sejarah pada awal nya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minangkabau lebih mengarah ke pantai timur, melalui sungai-sungai besar yang berpangkal dari Gunung Merapi, tempat pemukiman mereka. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Malaka, Kerajaan Aceh, serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman, dan Indrapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Kerajaan Pagarruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, buah pala, dan emas.

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena mempunyai Muara yang bagus dan cukup besar serta udara yang nyaman. Pada tahun l660 Belanda berhasil secara halus memaksakan kehendaknya lewat perjanjian dengan raja-raja muda tersebut untuk mengusir Aceh dari Muara Padang yang mulai lemah sejak kematian Sultan Iskandar Muda. Belanda bahkan diizinkan membuat kantor dagangnya di Padang. Mata uang Belanda digunakan pula sebagai alat tukar yang sah. Dilain pihak, orang Aceh yang mulai terdesak menyingkir ke pedalaman. Pada tahun 1667 Belanda membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi, kemudian daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan. Daerah pinggir utara Batang Arau kian lama kian ramai oleh kantor, gudang, dan pemukiman. Selanjutnya Belanda membuat daerah pemisah antara pemukiman mereka dengan rakyat. Belanda menempati Muara bertetangga dengan suku China, kemudian Keling, baru terakhir penduduk asli.

Dalam rentetan sejarah selanjutnya walaupun tidak mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui politik devide et impera–nya (adu domba) terhadap raja raja muda tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin ramai saja setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, fabrik Semen ( Padang), Tambang Batu Bara ( Sawahlunto), dan dibangunnya jaringan kereta api.

Berbeda dengan Belanda yang meninggalkan bekas penjajahan dalam bentuk bangunan kolonial, kehadiran Aceh di Kota Padang justru melahirkan budaya Urang Padang yang agak khas di tengah Masyarakat Minangkabau lainnya. Bentuk rumah adat tradisi Padang lebih mirip dengan rumah tradisional Aceh sehingga disebut dengan nama Rumah Gadang Serambi Aceh. Pengaruhnya lainnya terlihat pula pada atribut pakaian pengantin, gelar adat seperti Marah, Sutan yang nyaris tidak dikenal di pedalaman Minangkabau. Namun akibat urbanisasi orang Minangkabau dari segala pelosok ke Kota Padang, nuansa ke Minangkabauannya tetap dapat dirasakannya meskipun bentuknya lebih modern.

Rangkaian Sejarah Dari Masa Ke Masa :

7 Agustus 1669
Puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan Belanda dengan menguasai Loji-Loji Belanda di Muaro, Padang. Peristiwa tersebut diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.

20 Mei 1784
Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur.

31 Desember 1799
Seluruh kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda dengan membentuk pemerintah kolonial dan Padang dijadikan pusat kedudukan Residen.

1 Maret 1906
Lahir ordonansi yang menetapkan Padang sebagai daerah Cremente (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906.

9 Maret 1950
Padang dikembalikan ke tangan RI yang merupakan negara bagian melalui SK. Presiden RI Serikat (RIS), No.111 tanggal 9 Maret 1950.

15 Agustus 1950
SK. Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu kota Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota Padang.

29 Mei 1958
SK. Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mai 1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota propinsi Sumatera Barat.

Tahun 1975
Secara de jure Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dengan Kotamadya Padang dijadikan daerah otonom dan wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang Walikota.

Leave a Reply