Pemkot Padang memastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi banyak faktor. Terutama karena perkembangan, pertumbuhan, investasi dan transaksi jual beli di Kota Padang semakin naik.
Tahun 2019, Bapenda Kota Padang memasang target Pendapat Asli Daerah (PAD) senilai Rp824 milyar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Alfiadi mengatakan pemkot sudah membangun berbagai macam infrastruktur seperti saluran dan jalan-jalan.
“Hal inilah yang menimbulkan nilai jual rumah, tanah dan bangunan bergerak naik terus setiap tahunnya,” kata Alfiadi ditemui di media center, Rabu (20/2/2019).
Menurut Alfiadi, karena nilai jual rumah, tanah dan bangunan naik, maka nilai jual objek pajak (NJOP) per meternya juga naik. Di dalam NJOP itu, ada level-level atau kelas-kelasnya. Dan setiap level itu berbeda-beda besaran nilai jualnya.
“Tentunya, NJOP nya itu dihitung dari adanya pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu, sehingga apabila kawasan itu semakin tumbuh dan berkembang, maka objek pajak akan naik level dan otomatis nilai besaran NJOP nya juga semakin naik,” kata dia.
Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa penetapan harga NJOP tanah disesuaikan oleh zonasi yang terbaru saat ini. Misalnya, sebelumnya tanah tersebut belum zona dalam atau zona jauh dari infrastruktur, tetapi seiring pembangunan infastruktur kini menjadi zona luar atau zona yang dekat infrastruktur atau bisa juga dibilang lokasi strategis
Nah, dengan perubahan penetapan zona tanah tersebut membuat harga NJOP tanah di sejumlah wilayah di Padang mengalami kenaikan. Hal ini yang juga membuat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Anda mengalami kenaikan. Dengan penjelasan tersebut, maka Anda jangan kaget jika PBB Anda naik tahun ini.
Menurutnya, selama ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar setelah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga Pemko Padang berupaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak agar memperoleh hasil yang maksimal
“Kami optimis bisa mencapai target meskipun memang saat ini masih cukup jauh dari target. Berbagai upaya sudah dan akan tetap kita lakukan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar PBB,” tuturnya.
Alfiadi juga menambahkan bahwa hambatan dalam merealisasikan PBB ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
“Apa yang belum saya lakukan. Kami sudah jemput bola. Ke berbagai perumahan didatangi, disetiap acara kami juga hadir dengan mobil khusus. Hari liburpun kami buka stand bagi warga yang ingin membayar PBB. Kami juga sudah bekerjasama dengan kantor POS dan beberapa Bank dalam pembayaran PBB warga. Memang tingkat kesadaran warga dalam membayar PBB masih rendah,” jelasnya.
Sumber: minangkabaunews.com